Tajuk Kelompok 1A dan 1B

“Pengelolaan SDL Berwawasan Lingkungan”

Kelompok 1A

- Reformasi sosial budaya adalah sebuah gejala berubahnya struktur sosial dan arketipe budaya dalam suatu bangsa

- Perubahan sosial akal budi dipengaruhi oleh factor privat, factor eksternal, dan factor yang menyakatkan

- Sumber daya nautikal adalah sumber daya yang meliputi tempat yang luasnya mencakup nasib laut.

- Macam-macam sumber daya samudra:

1. Sumber daya bisa pulih

2. Sumber kompetensi tidak mampu pulih

3. Jasa-jasa daerah sekeliling kelautan

- Dinamika supel budaya bangsa terhadap pengelolaan SDL yakni perubahan selengkapnya seperti motorisasi perahu nelayan yang menggantikan fungsi layar dan sayap ikan, ada proses transformasi structural mengenai kelompok-kelompok kerja nelayan dan pelaut serta tali pemasaran, terselip proses kemajuan internal seperti perubahan potongan bagang was-was ke bagang perahu, dan proses padu (persebaran) yang mencolok

Famili 1B

- Indonesia punya sumber daya laut yang sangat meruah

- Memilikinya pola dekstruktif dalam pengelolaan mengakibatkan kelenyapan sumber kemampuan laut

- Indonesia belum dapat menuntun dan mengolah sumber daya laut secara maksimal soalnya kurangnya pesiaran akan implementasi teknologi

Di dalam upaya penjelasan dan pengelolaan sumber kesanggupan laut diperlukan undang-undang dan hokum yang jelas serta tegas.

Kesimpulan Kelompok 2A dan 2B

“Aspek Sejarah Maritim”

Silsilah kerajaan maritime di Indonesia

1. Sriwijaya

Sriwijaya merupakan kerajaan pantai dengan perniagaan Internasional melalui selat malaka. Zona utamanya yaitu ibukota muara di Palembang, lurah sungai musi, dan wilayah muara-muara timpalan. Produk daripada kerajaan sriwijaya yaitu pala, cengkeh, gading, timah, kura-kura, remah-remah, dsb.

2. Majapahit

Kerajaan majapahit ada bertolak pada laut. Pihak berkuasa ini sejajar negara agraris yang memiliki angkatan laut yang terdaya. Kerajaan berikut melakukan ekspansi dan penembusan budaya. Kekuasaanya meliputi sumatera, Maluku, serta luar teritori. Puncak kekacakan majapahit di dalam masa pemerintahan Hayam Wuruk dibantu Gajah Mada. Dalam dalamnya ada sumpah palapa yang ada dalam kitab pararaton.

3. Gowa

Tanda sebelum Tumanurung

- Ditemui 4 raja

- Terbagi 9 negri kecil dalam kerajaan Gowa

- Sebab memiliki otonomi Negara sendiri, Negara ini saling bersilaju

Masa Tumanurung

- Dipilihlah pemimpin perempuan bernama Tumanurung

- Dalam tahun 1320 kerajaan ini resmi dinamakan Gowa

- Kerajaan gowa sempat terputus menjadi 2 yaitu utara dan selatan

- Pada masa rezim raja ke-9, gowa terjadi meruntuhkan negeri talo oleh karena itu berubah identitas menjadi Gowa Talo.

Kemajuan Kerajaan Gowa

- Tercipta pada abad ke 16

- Somba Opu setaraf pusat negara, dan menciptakan dermaga sehingga ekonomi maju dengan pesat

- Dibangun benteng somba opu

Islamisasi Kerajaan Gowa

- Agama islam awalnya sampai oleh negara Gowa Talo

- Ketika perang pemerintahan lain kalah dan sudahnya menerima islam

Zaman Kekuasaan

- Adipati ke 16 memimpin

- Terkenal pada bandara Intersional

Masa Pelemahan

- Belanda muncul serta mengadakan pertikaian tetapi kalah

- Negara saat ini dipimpin Tua-tua Hasanuddin

- Kerajaan Bone bergabung secara Belanda & akhirnya negeri Gowa tumbang

- Banyak pahlawan yang wafat

- Perjanjian bongaya yang isinya seluruh rempah-rempah diberikan kepada belanda

Nilai Nilai Silsilah dalam Kontek pembangunan kontinen maritime

1. Teknologi Perkapalan: pada sekiranya sriwijaya, bahtera besar udah digunakan untuk berlayar

2. Angkatan Laut: AL sudahh digunakan dalam menjaga sbilitas kerajaan

3. Navigasi: Teknik pelayaran telah menggunakan perlengkapan deteksi.

4. Tradisi Kemaritiman: Doa & sesajen bagi kapal segar

5. Kota dan Rumpun: terbuka order unsure luar

6. Kompetensi Budaya Maritim: Candi yang melukiskan kulit dan bahtera

Kasus:

- Sipadan serta Ligitan (sengketa Indonesia dan Malaysia)

- Perairan Ambalat (Sudah 3 tahun belum terselesaikan)

Keluarga 2B

Histori Perkembangan Hukum Laut

Kawasan pesisir hanya dapat menutup laut dg batas 3 mil dari garis pantainya.

- Res Nulius: laut tidak ada yang miliki

- Res Communis: Laut ialah milik bumi

Diadakan peraturan hokum laut untuk menentukan batas-batas marine

Hukum Laut Indonesia

- Deklarasi Djoenda

- UNDANG-UNDANG no. 6 thn 1996

- Keterangan benua maritime Indonesia dalam Makassar

- Deklarasi Bunaken

- Sidang Gotong Royong

- Teriakan Sunda Kelambir

- UNDANG-UNDANG Pokok Bahar

Hukum Laut Internasional

- Pasal 5 UU no. 6 thn 1996

- Laut territorial

- Bab UNCLOS 1982

- Pasal 19 Konvensi

- Gara-gara 10 UU no. 6 thn 1996

Upaya serta Strategi merawat NKRI diantaranya dengan menyempurnakan mercusuar pada karang unarang, membangun pulau penjaga serta pos tuyul, membangun pulau buatan, kebolehan langsung menemani pemerintah, pemberdayaan pulau kerdil terluar, penilikan dan kebahagiaan kawasan laut terpadu.

Suara Kelompok 3A dan 3B

“Masyarakat Maritim”

Keragaman alias kemajemukan suku terjadi karena unsur-unsur diantaranya ras, etnik, agama, pekerjaan, penghasilan, petunjuk, dan sebagainya. Masyarakat Indonesia diartikan sebagai masyarakat yang multikultural artinya memiliki penuh budaya. Penafsiran akan kemajemukan bangsa tersebut sesungguhnya telah tercermin dengan baik oleh semboyan kerabat kita, diantaranya Bhineka Tunggal Ika.

Macam – bentuk masyarakat maritime yaitu:

1. Masyarakat maritime Pasuruan

Semenjak lama membonceng sumberdaya bahari yang berpengaruh disekitar wilayahnya sebagai teritori hidup serta mencari kehidupan

2. Wawasan sosial Bangsa maritime Kepulauan Riau

Ruang ini mempunyai sumberdaya bahari yang mengacu pada pontensial dapat diandalkan untuk menopang kesejateraan masyarakat bahari dan rumpun pada biasanya

3. Rumpun maritime Lampung Barat

Berparadigma pembangunannya pada melakukan reparasi yang mengandung semangat desentralisasi, berpola pendekatan wilayah, juga berorientasi di pengembangan keberhasilan komperatif serta keunggulan kompetitif.

4. Bangsa maritime Banten Barat

Kelakuan sumberdaya marine yang ”common property” & ”open access” membentuk keadaan sosial akal budi masyarakat marine yang spesifik dan relatif berbeda menggunakan masyarakat pedesaan lainnya (terrestrial villagers)

5. Masyarakat maritime Lombok Timur

Penghidupan warga di ruang ini cenderung mengandalkan perikanan, disamping sektor-sektor lainnya, laksana pertambangan, usaha, perdagangan, perhotelan dan restoran, transportasi, perbankan dan jasa-jasa lainnya.

Kesimpulan Kelompok 4A dan 4B

“Kelembagaan Rumpun Maritim”

Keluarga 4A

Pembahasan adalah proses-proses terstruktur (tersusun) untuk melaksanakan berbagai pelaksanaan tertentu (Horton and Hunt, 1993: 244). Selanjutnya dianggap lembaga tercakup di antara norma-norma masyarakat yang paling seremonial dan bertabiat memaksa, & ketika kelaziman dan adat nilai dalam sekitar suatu kegiatan yang penting jadi terorganisasi ke dalam sistem keyakinan & perilaku yang sangat standar dan menyusun, maka suatu lembaga telah berkembang.

Jenis2 Kelembagaan:

- Kelembagaan Politik

- Kelembagaan Kekerabatan

- Kelembagaan Agama/Kepercayaan

- Kelembagaan Ekonomi

Kelembagaan Tradisional:

1. Sasi

Sasi dapat diartikan sebagai larangan untuk menjemput hasil sumberdaya alam tertentu sebagai upaya pelestarian pada menjaga tingkatan dan warga sumberdaya hayati (hewani ataupun nabati) tempat tersebut

2. Ponggawa Sawi

Ponggawa-sawi yang merupakan suatu bentuk persekutuan sosial yang telah mapan di kalangan bangsa Bugis, Makassar.

Kelompok 4B

Kemiskinan adalah masalah yang multidimensional oleh karena itu pendekatan bagi mengentaskan kesukaran juga mesti multidimensional. Dalam hal menanggulangi kemiskinan keturunan nelayan, Setidaknya perlu mengagas dan mewujudkan harapan mau perkuatan unit area kelautan dari semua segi. Mulai dari gazetteer pulau, pemetaan wilayah terkini, penegasan tapal batas, perkuatan pasukan pertahanan lautan (penambahan nominal kapal penjaga laut cukup jumlah ideal), pengembangan & kawal senantiasa pulau-pulau terluar, penertiban tempat tangkapan ikan dan kesibukan kelautan lain, sampai teka-teki penyelamatan daerah sekeliling perairan. Tersebut juga tercakup perkuatan jurusan perikanan, persabungan nasib nelayan lokal (dalam negeri), persetujuan dan penegakan hukum sungai dan kelautan, sampai pemanfaatan berkelanjutan potensi laut yang ramah mayapada. Begitu penuh “pekerjaan rumah” yang pantas diselesaikan Indonesia untuk mampu tegar bagak sebagai satu negara marine terbesar globe.

Dengan demikian mengatasi kesengsaraan nelayan sebaiknya harus diawali dengan memilikinya data saksama statistik. Setelah itu ditindaklanjuti menggoleng apa sumber dari kekurangan tersebut, apakah karena umpan utang / faktor beda. Kemudian cara atau modus operandi untuk menaggulanginya lebih terfokus, pada nelayan-nelayan yang beruang pada subordinasi tokeh. Bagaimanpun juga bahwa penyebab kemiskinan tidaklah bertumpu disemua zona, bahkan ukurannyapun bisa berbeda-beda atau tergantung kondisi tempatan. Sehingga formula pengentasan kemiskinanpun tidak dapat digeneralisir di dalam semua area atau seluruh sektor. Kesengsaraan yang dialami oleh nelayan tidak dapat disamamakan dengan ukuran kesukaran buruh pada perkotaan. Bahkan dalam suatu di kabupaten yang sama belum tentu bisa diratakan ukuranya pada desa-desa pesisir yang ada. Agenda pengentasan kekurangan nelayan memerlukan strategi khusus yang siap menjawab saksi yang tercipta hari yang ada. Selain tersebut, peranan pedoman juga jadi sangat diperlukan untuk mensejahterakan para nelayan.

Kesimpulan Keluarga 5A dan 5B

“Dinamika Kehidupan Sosial Budaya Bahari”

Kelompok 5A

Sistem prestise budaya, aksi kolektivitas, & perilaku pikiran kebaharian itu tumbuh berkembang sebagai tiruan dari keahlian berinteraksi pada laut, pekerjaan berat & rumit, gertakan bahaya dan ketidakmenentuan, komunitas sosial pranata masyarakat pengguna sumberdaya dan jasa samudra yang lain, supremasi, pasar, dan sebagainya. Nilai-nilai pikiran yang berakar dalam warga bahari ini perlu diimput dengan rekayasa nilai-nilai integratif, asimilatif, futuralistik, dan elastis (input values) yang terkandung dalam visi Universitas Hasanuddin (“Unhas serupa pusat pengembangan budaya bahari”) yang hendak menjelmakan nilai-nilai budaya bahri yang holistik, interkonektif, serta mandiri (output values) bagi menjadi pola sekaligus tujuan pengembangan pikiran bahari dalam masa hadap.

Kelompok 5B

1. Beraneka ragam desa nelayan di wilayah timur Indonesia lainnya, motorisasi perahu serta kapal penjelasan ikan dalam desa-desa nelayan Sulawesi Selatan baru sedari di tahun-tahun 1970-an.

2. Perkembangan Tenggang dan Teknologi Perikanan Laut yaitu Gae, Bagang, Usaha pancing tongkol, Usaha lobster dan ikan hidup, danKompresor.

3. Arketipe hubungan (struktur sosial) yang menandai hubungan dalam grup P. Sawi baik di dalam bentuknya yang elementer (P. Laut/Juragan-Sawi) sekalipun bentuk semakin kompleks (P. Darat/P. Lompo-P. Laut/Juragan-Sawi) ialah hubungan patron-client.

4. Kebudayaan atau jagat kehidupan pribadi tersebut sekurang-kurangnya meliputi tujuh unsur sudah tidak asing lagi (cultural universal), yakni warta (cognitive/ideational/mental material), bahasa, perkumpulan sosial, per ekonomian, teknologi, keindahan, religi serta kepercayaan.

5. Kelestarian sumber daya, khususnya sumber kemampuan laut diartikan sebagai sesuatu yang sangat substansial, oleh karena itu kelestariannya harus dijaga.

Kesimpulan Kelompok 6A serta 6B

“Pembangunan Benua Bahari (IPTEKS BAHARI)”

Kelompok 6A

Lautan yakni bagian popular wilayah RI dan ialah factor yang utama yang harus dikelola secara baik kewajiban mewujudkan cita – pikiran nasional. Pengelolaan aktivitas penyusunan laut pantas bersifat terintegrasi.

Salah satu pembeda utama renggangan kebudayaan bangsa maritime & darat yang sekaligus menajdi keunikan mencolok ialah kekusutan tipe/bentuk & variasi teknologi digunakan. Kompleksitas tipe & variasi teknologi yang dikenakan.

Kendala Sudah biasa dalam Pemanfaatan Wilayah Nusantara

• kualitas tenaga sikap dalam pemeliharaan dan peladangan laut sedang kurang

• dalam pemanfaatan laut sebagi sumber bakal baku serta sumber energy adalah kurangnya tenaga terampil dan ulung yang bisa mengeksploitasi serta mengeksplorasi sumber- sumber ini di dalam, disamping masalah permodalannya

• belum meratanya kesigapan industri

• terbatasnya tumpuan untuk pertahanan dan kesakinahan di samudra.

• sekalian potensi sumberdaya yang ditemui di ZEEI yang hak pengelolaannya dikasih kepada Indonesia belum bisa diketahui secara pasti, lagi pula dimanfaatkan sederajat sumber pambangunan.

Kelompok 6B

1. Tempat Maritim Indonesia (BMI) adalah wilayah sungai dengan lepek pulau – pulau didalamnya, sebagai satu kesatuan lurus antara tanah, laut & udara dalam atasnya rapi unik secara sudut tekur iklim dan cuaca keadaan airnya, susunan kerak tanah, keragaman biota serta tatanan sosial pikiran.

Terdapat lima aspek yang dapat jadi modal yang utama dalam menyokong penguatan pembangunan negara bahari modern di Indonesia, diantaranya:

· Penyungguhan pemahaman terhadap wawasan maritime

· Penegakan kedaulatan yang nyata di laut

· Pembangunan usaha maritim

· Meletakkan pentingnya penataan celah wilayah maritime

· Penegakan sistem menyandarkan maritim

3. Untuk menyampaikan pemanfaatan kesanggupan sumberdaya bahari maka mutlak diperlukan IPTEK, yang kudu pula dibantu oleh penyelidikan yang terpadu dan konstan. Pembangunan bahari sekarang ini antara unik mencakup:

1. Capture Fisheries and Aquaculture

2. Nautikal Biotechnology

3. nonliving Resources

4. Nautikal Transportation

5. Sea Territory

6. Small Island Development

Dalam rancangan pengembangan sumberdaya kelautan dimasa depan, jadi titik optimum pemanfaatan hendak dicapai apabila pengembangan serta pemanfaatannya meperhatikan 3 sesuatu yaitu, penjelasan IPTEK Maritim dan perikanan, Industri perikanan dan maritim serta admistrasi dan managemennya.

Contoh pemanfaatan IPTEK pada Lingkungan Usang (Teknologi Pengetahuan Ikan) Memilikinya teknologi menyerupai Inderaja & Fishfinder.